Menteri BUMN: BTN Harus Bisa Membiayai Pengadaan Rumah Lebih Banyak

Menteri BUMN: BTN Harus Bisa Membiayai Pengadaan Rumah Lebih Banyak

Menteri BUMN Erick Thohir


Menteri BUMN Erick Thohir menilai perjalanan bisnis Bank Tabungan Negara (BTN) luar biasa. Tahun 2019 saat ia baru diangkat menjadi menteri, BTN baru mampu mencetak laba bersih Rp200 miliar. Namun empat tahun kemudian atau tahun 2023, labanya sudah mencapai Rp3,5 triliun.

"Berarti bank ini lebih sehat dan akan memberikan layanan yang juga sehat,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam peluncuran logo baru BTN di acara BTN Anniversary Festival 2024 di Jakarta Minggu kemarin seperti dikutip keterangan resmi BTN. Acara itu diselenggarakan sebagai perayaan HUT ke-74 BTN yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2024.

Menurut Erick, ulang tahun ke-74 dan peluncuran logo baru harus menjadi momentum bagi BTN untuk melakukan percepatan transformasi. BTN harus mampu menjadi solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Saat ini, ia menyebut 52 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan akan menjadi 70 persen pada tahun 2035.

Dari sekitar 600 ribu unit kebutuhan rumah setiap tahun, sebagian besar di perkotaan, BTN sudah bisa membiayai sekitar 300 ribu unit. "BTN sudah luar biasa, tapi belum cukup untuk mengatasi backlog (kekurangan pengadaan rumah). Angka 1-1,5 juta rumah harus menjadi terobosan (BTN untuk membiayai sebagian di antaranya)," ujar Erick.

Ia berpendapat, BTN memiliki kapabilitas untuk membuat terobosan itu, karena kinerjanya yang terus meningkat baik dari sisi aset maupun penurunan kredit bermasalah. Menteri BUMN juga berharap BTN dapat menjadi solusi pengadaan rumah bagi anak muda. Untuk itu BTN harus bekerja lebih keras dengan membangun ekosistem solutif bersama para pemangku kepentingan lain untuk bisa mengadakannya.

Sepanjang 74 tahun keberadaannya, BTN sudah membiayai 5,2 juta unit rumah, dengan 4,05 juta unit di antaranya merupakan rumah subsisi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun lalu BTN mencatat penyaluran KPR Rp257,92 triliun atau tumbuh 10,4 persen dibanding 2022. Penyaluran KPR bersubsidi tumbuh 10,9 persen menjadi Rp 161,74 triliun, dan KPR komersial 9,5 persen menjadi Rp96,17 triliun. 


Dapatkan berita update AyoProperti.com di Google News


Read more stories:

Kuotanya Merosot, MBR Buru-Buru Beli Rumah Subsidi

Tahun Ini Himperra Bangun 30 Ribu Unit Rumah Subsidi

Pengadaan Rumah MBR Harus Dievaluasi Total

Pembangunan Rumah Bersubsidi Salah Sasaran

SiKasep, Cara Mudah Mengetahui Permintaan Rumah