Patokan harga jual rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini dinaikkan pemerintah. Di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) misalnya, dari tahun lalu Rp181 juta menjadi Rp185 juta per unit. Harganya dinaikkan, tapi anggaran subsidi dan kuota pengadaan rumah bersubsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) itu dipangkas. Yaitu, dari tahun lalu senilai Rp25 triliunan untuk 220.000 unit rumah, menjadi Rp13,72 triliun untuk 166.000 unit tahun ini. Dari kuota 166.000 unit itu pun, sebanyak 16.000 unit sudah terserap untuk memenuhi antrian peminat rumah subsidi tahun lalu. Itu berarti kuota riil rumah subsidi dengan skim FLPP awal tahun ini tinggal 150.000 unit.
Situasi itu mendorong MBR yang belum punya rumah buru-buru merealisasikan pembelian rumahnya agar tak kehabisan kuota. Apalagi, ke depan patokan harga jual rumah subsidi itu pasti akan terus dinaikkan mengikuti kenaikan harga tanah dan bahan bangunan. Hal itu tergambar antara lain dalam akad kredit massal konsumen rumah subsidi dengan skim FLPP di Permata Puri Harmoni 2 (Vista Land) dengan Bank BTN di lokasi perumahan di Cileungsi, Kabupaten Bogor (Jawa Barat), awal Januari lalu.
Menurut Oka Mahendra, General Manager Vista Land Group, sejak November 2023 permintaan rumah subsidi di beberapa proyeknya meningkat sinigfikan. Selain di Permata Puri Harmoni 2, juga di Gran Harmoni Cibitung (Kabupetan Bekasi), Grand Harmoni Indah di Jonggol (Kabupaten Bogor), dan Puri Harmoni Cisoka 2 (Kabupaten Tangerang). "Rata-rata akad kredit di empat perumahan itu di atas 60 unit per bulan. Bahkan awal Januari permintaan rumah subsidi di proyek-proyek kami meningkat 20-30 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya,” katanya seperti dikutip keterangan resmi Vista Land akhir pekan lalu.
Ia menyebutkan, besarnya animo MBR membeli rumah subsidi itu karena mereka khawatir kehabisan kuota. Tahun lalu saja ada 16.000 pengajuan KPR subsidi dengan skim FLPP yang dipending, dan baru direalisasikan sekarang yang otomatis mengurangi kuota tahun ini. Sementara pemerintah bukannya menaikkan target pengadaan rumah subsidi tahun ini, tapi malah menguranginya drastis menjadi 166.000 unit. "Pastilah MBR jadi panik (dan buru-buru beli). Memang pemerintah berjanji akan menambah anggaran FLPP jika kuotanya habis. Tapi itu tidak membuat MBR tenang, karena sekarang mereka ingin yang pasti-pasti aja,” jelas Oka.
Ia menambahkan, rumah subsidi sangat diminati karena harganya terjangkau dan bunga KPR-nya rendah, hanya 5% per tahun fixed (tetap) selama periode kredit maksimal 20 tahun. Pembelian rumah juga dibebaskan dari PPN. Selain itu ada bantuan uang muka Rp4 juta, dan sejak November 2023 (yang berlaku sampai akhir 2024) ada lagi bantuan biaya KPR Rp4 juta. Rumah subsisi itu boleh dibeli MBR berpenghasilan hingga Rp8 juta/bulan. Khusus di proyek-proyek Vista Land, Oka mengklaim rumah subsidinya diminati juga karena kualitas bangunan, lingkungan, dan fasilitasnya sudah sekelas real estate. Jalannya lebar dicor beton, ada taman-taman tematik, children playground, sarana ibadah, dan sebagian dikembangkan dengan sistem klaster dilengkapi private playground.
Hendrik (32 tahun), karyawan pabrik di Cileungsi, Kabupaten Bogor, salah satu peserta akad kredit massal di Permata Puri Harmoni 2 itu menyatakan, ia bersegera merealisasikan pembelian rumah subsidi karena khawatir harganya makin tinggi dan kuotanya habis. ”Selain itu saya juga tidak mau keluarga saya hidup di kontrakan terus, harus pindah-pindah setiap beberapa tahun karena sewanya selalu dinaikkan sama pemiliknya. Kalau tidak dipaksakan sekarang, keluarga saya akan terus hidup nomaden,” ujarnya.
Hal senada diutarakan Wati (27 tahun) yang datang bersama suaminya di akad kredit yang sama. Sebelumnya dia berencana mengajukan KPR FLPP setelah pemilu (14 Februari 2024). Tapi, setelah tahu kuotanya tahun ini terbatas dan peminatnya banyak, dia pun mengajukan kredit sekarang. "Kami mengajukan permohonan KPR FLPP secara joint-income. Alhamdullilah disetujui dan bisa akad kredit hari ini. Yang penting kami bisa punya rumah sendiri. Jadi, nggak perlu lagi keluar uang untuk sewa rumah Rp12 -14 juta per tahun,” kata perempuan yang suaminya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Bekasi itu.
Dapatkan berita update AyoProperti.com di Google News
Read more stories:
Menteri BUMN: BTN Harus Bisa Membiayai Pengadaan Rumah Lebih Banyak
Tahun Ini Himperra Bangun 30 Ribu Unit Rumah Subsidi
Pengadaan Rumah MBR Harus Dievaluasi Total
