Dalam sebuah acara di Jakarta akhir pekan lalu, calon presiden Anies Baswedan mengkritik sistem KPR yang hanya melayani pekerja formal, tidak pekerja informal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap. Itulah kenapa katanya, kebanyakan masyarakat termasuk kaum mudanya sulit membeli rumah. "Jadi, KPR itu di mata kebanyakan orang saat ini bukan kredit pemilikan rumah, tapi (plesetan) kapan punya rumah, karena susahnya kebanyakan orang dapat KPR," katanya. Anies menambahkan, ke depan regulasi mengenai KPR itu harus diubah supaya siapapun mudah mendapatkan KPR untuk membeli rumah.
Di atas kertas, sebenarnya KPR ditujukan baik untuk pekerja formal maupun informal. Tapi, dalam praktik memang nyaris 100% KPR disalurkan kepada pekerja formal. Hal itu diakui para bankir KPR yang pernah diwawancarai AyoProperti. Itulah kenapa rasio penyaluran KPR Indonesia masih sangat mini, kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nomor buncit dibanding negara-negara tetangga sekalipun.
Hal itu bisa terjadi karena di Indonesia pekerja formal masih tergolong minoritas, baru sekitar 40% dari total angkatan kerja. Selebihnya 60% masih berkutat di sektor informal yang kerap disebut UKM (usaha kecil dan menengah). Dari 40% pekerja formal itu pun, menurut para pengamat, sebagian besar belum berkualitas. Jadi, tidak semua layak mendapatkan KPR. Rata-rata menurut para bankir KPR, sekitar 30% dari aplikasi KPR yang diajukan para pekerja formal itu ditolak bank karena tidak bankable (kemampuan mencicil rendah).
Menurut Erica Soeroto, mantan Direktur Utama BUMN PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), sampai sekarang pembiayaan perumahan di Indonesia masih sangat didominasi bank. Dan, perbankan adalah bisnis yang heavy regulated (diatur ketat) karena memiliki banyak risiko. Misalnya, non performing loan (NPL) bank diatur otoritas moneter seperti Bank Indonesia tidak boleh melebihi 5%. Karena itu bank-bank mencari bisnis yang aman. Untuk KPR misalnya, bank hanya mau melayani debitur yang jelas penghasilannya setiap bulan, sehingga mudah menganalisis kemampuan mencicilnya. Dan, debitur yang memenuhi syarat itu adalah pekerja formal.
Sementara pekerja informal tidak menentu penghasilannya yang menyulitkan bank menganalisis kemampuan membayar utangnya. Karena itu bank-bank pun enggan memberikan kredit termasuk KPR kepada pekerja informal. Kecuali dalam program-program yang kreditnya digaransi atau di-back up pemerintah, seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan KPR Rumah Tapera dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
"Kita perlu lembaga keuangan yang fokus menyalurkan KPR seperti LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) dulu. Karena fokus dan tidak menerima deposito (sebagai sumber pendanaan seperti bank), LKBB bisa lebih lincah dan fleksibel melayani semua kalangan termasuk pekerja berpenghasilan tidak tetap," kata Erica.
Apakah itu berarti bank-bank benar-benar tidak menerima aplikasi KPR dari pekerja informal? Tidak juga. Dewi Damajanti Widjaja, bankir KPR dari sebuah bank swasta besar di Jakarta, kepada AyoProperti pernah menyatakan, sepanjang bankable, bank akan melayani baik pekerja formal maupun informal. Khusus pekerja berpenghasilan tidak tetap, bankable itu akan dilihat bank dari lalu lintas transaksi di rekening tabungan debitur selama 6-12 bulan terakhir. Dari situ bank bisa mengukur berapa rata-rata kemampuan mencicilnya setiap bulan.
Hanya saja, memang persyaratan yang dikenakan bank kepada debitur KPR dari pekerja informal lebih ketat. Misalnya, persyaratan uang mukanya lebih tinggi, minimal 30% atau lebih. Jangka waktu atau tenor kreditnya juga jauh lebih pendek, maksimal 5-6 tahun. Jadi angsuran bulanannya pun jauh lebih besar. Bandingkan dengan pekerja formal yang tenor KPR-nya bisa sampai 20-25 tahun dan uang mukanya bisa 15-20% atau bahkan 10%.
Dapatkan berita update AyoProperti.com di Google News
Read more stories:
Kuotanya Merosot, MBR Buru-Buru Beli Rumah Subsidi
KPR Subsidi Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Kredit BTN
Pengembang REI Paling Banyak Bangun Rumah Subsidi
